Gubernur Luthfi Jamin Tidak Ada yang Ditinggalkan dalam Pembangunan Daerah
CILACAP[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menggelar program Ngobrol Bareng Pak Luthfi (Ngopfi), kali ini di Kabupaten Cilacap. Program ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan menyelesaikan permasalahan daerah.
“Hari ini Ngopfi yang kelima. Sejak dilantik, saya baru tiga hari di kantor, selebihnya turun ke daerah. Ini sesuai arahan presiden agar pemimpin harus berada di tengah masyarakat dan memahami permasalahan mereka,” kata Luthfi dalam acara di Garasi Alat Berat PT Elcander Duta Sarana, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Rabu (12/3) malam.
Luthfi menjelaskan bahwa setiap Ngopfi diawali dengan program sosial, pengecekan infrastruktur, serta pertemuan dengan Forkopimda setempat. Malam harinya, diskusi digelar bersama masyarakat untuk mendengar langsung permasalahan mereka.
Dalam membangun Jateng, ia menjamin bahwa tidak ada masyarakat yang ditinggalkan dalam pembangunan daerah.
“Ini penting agar kita tahu apa yang harus dilakukan di 35 kabupaten/kota ke depan,” ujarnya.
Di Cilacap, berbagai permasalahan disampaikan warga, termasuk infrastruktur jalan, pasar, kesejahteraan buruh, pertanian, serta tenaga honorer. Salah satunya adalah sedimentasi Kali Tipar yang menyebabkan pendangkalan sungai, mengakibatkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
“Terkait infrastruktur jalan, Pemprov Jateng akan memperbaiki jalan provinsi, sementara jalan kabupaten dan desa dikoordinasikan dengan bupati,” kata Luthfi.
Seorang tenaga honorer, Mustofa, mengeluhkan penundaan pengangkatan PPPK selama satu tahun. Luthfi menjawab bahwa evaluasi telah dilakukan dan surat telah dikirimkan ke kementerian terkait.
Masalah lain datang dari pedagang Pasar Kroya yang meminta percepatan pembangunan pasar. Luthfi menjelaskan bahwa kewenangan gubernur hanya untuk pasar induk, tetapi pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati.
Perwakilan buruh juga meminta perhatian terhadap kesejahteraan mereka dan pengesahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Cilacap. Luthfi mengatakan bahwa UMSK baru diterapkan di Jepara dan Semarang, sementara Cilacap masih dalam kajian.
“Kita harus mengedepankan hubungan industrial antara pengusaha, buruh, dan instansi terkait,” tutupnya.