Jadi Sektor Andalan, Sumanto Minta Pemerintah Selesaikan Berbagai Permasalahan Peternak
KARANGANYAR[BahteraJateng] – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, meminta pemerintah daerah lebih serius menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi para peternak.
Ia menilai sektor peternakan memiliki peran strategis sebagai penyumbang kebutuhan protein nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, populasi ternak di provinsi ini mencapai 5,8 juta ekor. Kambing menjadi jenis ternak terbesar dengan jumlah 3,5 juta ekor, disusul populasi unggas seperti ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung, dan itik yang juga berkontribusi besar terhadap kebutuhan pangan lokal.
Meski potensinya besar, sektor peternakan disebut masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. “Salah satunya ketersediaan bibit unggul,” kata Sumanto.

Ia mendorong peningkatan peran balai-balai peternakan sebagai pusat penyediaan bibit berkualitas untuk memperkuat posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
Menurutnya, balai peternakan memiliki sumber daya, tenaga ahli, dan sarana yang memadai. Jika dikelola optimal, balai dapat dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar lebih fleksibel dalam memberikan layanan.
“DPRD Jateng telah menerbitkan Perda Peningkatan Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai dorongan agar balai bekerja lebih profesional,” imbuhnya.
Sumanto berharap bibit unggul dapat memperkuat kapasitas peternak dalam memproduksi ternak secara mandiri sehingga produksi daging dan susu meningkat dan ketergantungan impor berkurang.
Ia mencontohkan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran yang memiliki 46 sapi pejantan untuk menghasilkan semen beku berkualitas.
Selain bibit, kepastian harga ternak juga menjadi perhatian. Ia mendorong pemerintah memberikan insentif agar usaha peternakan bisa memberikan pendapatan yang layak.
“Pentingnya bimbingan, fasilitasi, hingga pembentukan lembaga ekonomi peternak seperti koperasi atau BUMDes,” tandasnya.
Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan respons terhadap penyakit hewan menular, merujuk pengalaman kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sebelumnya membuat banyak sapi mati akibat minimnya dukungan anggaran vaksin dan penanganan cepat.(sun)

