PB IDI Ajak Bersatu Hadapi Tantangan Kesehatan
JAKARTA [BahteraJateng]- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
“Permasalahan kesehatan di Indonesia sangat kompleks dan beragam, mulai dari penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis dan demam berdarah dan penyakit infeksi lainnya,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, dalam siaran rilisnya, Selasa (12/11).
Selain itu, kata dia, masih terdapat ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kurangnya sumber daya tenaga kesehatan di wilayah membutuhkan.
Adapun Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap 12 November dan tema HKN 2024 adalah ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama’.
PB IDI mengajak seluruh dokter, tenaga kesehatan medis, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam upaya bersama mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa.
Dari semua permasalahan kesehatan, dr Adib memformulasikannya dalam tiga permasalahan utama. Meliputi Sistem pelayanan, Sistem pendidikan dan Sistem pembiayaan.
Dia menyampaikan, dari sisi sistem pelayanan kesehatan, meski pemerintah telah menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS sangat membantu akses masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan. Namun, tidak semua wilayah terfasilitasi dengan layanan tersebut.
“Permasalahan infrastruktur dan jangkauan menuju lokasi fasilitas kesehatan masih menjadi masalah sehingga banyak masyarakat tidak bisa menggunakan layanan kesehatan,” kata dia.
Sedangkan, dari sisi pendidikan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Menurut dia, jika ingin menyelesaikan permasalahan pelayanan maka salah satu aspek harus didorong ketersediaan SDM juga ditunjang oleh ketersediaan fasilitas.
“Merujuk ketersediaan SDM, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam tata kelola tenaga kesehatan sudah ada di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014,” kata dia.
Dia melanjutkan, setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda dapat dibuat assessment dan rasio terkait kebutuhan jumlah tenaga kesehatan medis dengan jumlah penduduk.
“Hal ini nantinya akan berimplikasi pada tadi masalah sistem pendidikan,” jelas dr Adib.
Sementara mengenai Sistem pembiayaan, dr Adib menjelaskan, pemerintah menyediakan seperti JKN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bagus.
Namun perlu didorong menjaga mutu pelayanan dengan tetap menghitungkan biaya sesuai dengan nilai pelayanan dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, memberikan standar pelayanan kesehatan optimal kepada pasien.
Dr Adib juga mengingatkan, sistem pembiayaan lainnya perlu diperhatikan adalah apresiasi kepada para tenaga kesehatan. Dalam hal ini, PB IDI telah menyusun panduan remunerasi dokter tahun 2024 berdasarkan pekerjaan profesi dilakukan.
Selain itu, ada permasalahan insentif para dokter dan tenaga kesehatan bertugas di daerah dan terutama wilayah terpencil keberadaan dokter masih menjadi sebuah kelangkaan.
“Kami berharap dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan, juga kesejahteraan bagi para dokter yang bertugas di wilayah terpencil. Apresiasi dari daerah masih belum merata padahal biaya kebutuhan ekonomi di setiap daerah berbeda,” tegas dr Adib.
Dr Adib juga menyorot minimnya jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan dari pemerintah daerah terhadap para dokter dapat menyebabkan ketimpangan pemerataan dokter di wilayah membutuhkan.
Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks ini, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta.
“Saya juga mengajak seluruh anggota IDI dan masyarakat luas untuk terus bahu-membahu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dengan semangat kolaborasi, kami yakin dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan dan mewujudkan Indonesia lebih sehat,” kata dr Adib.