Pemkab Blora
Bupati Blora, Arief Rohman, dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK dan akuntabilitas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan 2025 yang digelar di Azana Garden Hill Resort Blora, Sabtu (6/12).(Dok Humas Kominfo)

Pemkab Blora Perkuat Akuntabilitas PKBM untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

BLORA[BahteraJateng] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK), khususnya melalui peningkatan akuntabilitas sektor pendidikan non-formal.

Keseriusan tersebut diwujudkan dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi Zona Integritas menuju WBK dan akuntabilitas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan 2025 yang digelar di Azana Garden Hill Resort Blora pada Sabtu (6/12).

Acara ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan hadirnya Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan.

Kehadiran pejabat pusat tersebut menegaskan dukungan terhadap langkah Pemkab Blora dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Bupati Blora, Arief Rohman, dalam sambutannya menekankan peran strategis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurutnya, pengelolaan PKBM yang baik merupakan kunci untuk memastikan program pendidikan kesetaraan berjalan efektif serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tata kelola satuan pendidikan di PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM melalui dukungan kebijakan, pembinaan, pendampingan data, serta peningkatan kapasitas SDM,” ujar Bupati Arief.

Ia berharap kegiatan advokasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pengelola PKBM mengenai standar tata kelola yang baik, sehingga mutu pendidikan non-formal di Kabupaten Blora terus meningkat.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang diskusi untuk bertukar gagasan serta mencari solusi atas berbagai kendala dalam pengelolaan PKBM maupun pelaksanaan BOSP Kesetaraan.

Dengan langkah ini, Pemkab Blora berharap sektor pendidikan non-formal semakin berintegritas dan mampu mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih di daerah. (day)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *