Pengentasan Kemiskinan Menjadi Prioritas Penganggaran
PURWOREJO[BahteraJateng] – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meminta kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan APBD.
“Ini pun kami lakukan di provinsi, yang menjadi priroritas utama adalah pengentasan kemiskan, dan ini berlaku juga untuk kabupaten/ kota,” ujar Nana saat menyerahkan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo di GOR Sarwo Edhie Wibowo Purworejo, Senin (26/2).
Nana mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sebab, sejak 2021 angkanya terus menunjukkan penurunan. Namun, untuk angka kemiskinan diminta untuk terus digenjot, sebab angkanya masih sekitar 11,33.
Setiap tahun Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota. Bantuan tersebut di antaranya diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Tahun ini, Kabupaten Purworejo menerima bantuan Rp68,8 miliar.
Dari bantuan tersebut, bantuan penanggulangan kemiskinan di antaranya untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 681 unit sebesar Rp13,6 miliar, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk 60 kelompok dengan total nilai Rp1,2 miliar, Kartu Jateng Sejahtera untuk 495 penerima senilai hampir Rp2,2 miliar, dan bantuan penanggulangan masalah gizi sebesar Rp2,6 miliar.
Sementara itu, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti menuturkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Purworejo terus mengalami penurunan. Pada 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 88.000 jiwa. Setahun kemudian menjadi 82.000 jiwa, dan 2023 menurun lagi menjadi 81.000 jiwa.
“Untuk penanganan, pada 2023, kami sudah mengalokasikan anggaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang terealisasi sebesar Rp244,38 milyar,” tuturnya.
Anggaran itu untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu kami juga mencari bantuan CSR untuk ikut dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Yuli menambahkan, pihaknya sudah berhasil membereskan empat dari delapan aspek penanggulangan kemiskinan ekstrem. Empat aspek itu adalah rumah tidak layak huni, anak tidak sekolah, stunting dan disabilitas.
Empat aspek lainnya, yakni jamban, listrik, air bersih dan anggota rumah tangga tidak bekerja, memang belum tercapai secara optimal. Tetapi, Pemkab Purworejo berkomitmen untuk menuntaskannya.