Penguatan Ketahanan Pangan & Pengembangan Ekonomi Daerah Di Banjarnegara
BANJARNEGARA[BahteraJateng] – Komisi E DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kunjungan kerja spesifik (kunspek) bertema ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara, Kamis (23/4) pekan lalu.
Menurut Zainuddin, pihaknya akan membahas secara mendalam potensi, tantangan, strategi pengembangan sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang mayoritas topografinya berupa pegunungan tersebut.
“Ketahanan pangan telah menjadi tema sentral pemerintahan saat ini, sehingga mengetahui potensi, tantangan dan imbasnya terhadap kesejahteraan rakyat menjadi focus yang sangat penting,” kata Zainuddin.
Sementara itu Wabup Wakhid Jumali memaparkan, Banjarnegara memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas singkong. Saat ini, pengolahan singkong telah dikembangkan menjadi tepung mocaf (modified cassava flour) yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Pemerintah daerah, lanjut dia, juga tengah mendorong pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berbasis lokal dan mengatur melalui Peraturan Daerah mengenai pemanfaatan mocaf sebagai sumber pangan alternatif guna mengatasi masalah ketidakcukupan gizi.
“Potensi singkong di Banjarnegara sangat besar dan sudah diolah menjadi tepung Mocaf. Namun, kami perlu meningkatkan promosi agar produk unggulan itu dikenal luas dan memiliki nilai jual yang tinggi, jangan sampai produk bagus tidak laku karena minim sosialisasi,” kata Wabup.
Secara menyeluruh, Wabup Wakhid menjelaskan, arah pengembangan pertanian juga diarahkan untuk mendukung industri bioetanol dengan bahan baku ubi dan singkong. Hal tersebut sesuai arahan Kementerian Pertanian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,3%.
Dalam aspek kesejahteraan, Dinas Sosial memfokuskan upaya perlindungan sosial terhadap kerawanan pangan. Caranya melalui program ‘Jateng Ngopeni’ yang memberikan bantuan rutin, dan Bantuan Tunai Langsung (BTL).
Dalam diskusi juga terungkap tantangan yang dihadapi yakni isu lingkungan akibat pembukaan lahan yang perlu dikontrol lebih ketat untuk mencegah kerusakan alam dan bencana seperti luapan Sungai Serayu. Selain itu, kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang berada di angka 5,39% menjadi perhatian serius.
“Isu lingkungan cukup sensitif dan perlu kita control secara ketat agar alam tidak rusak,’ tandasnya.
Menyoroti pariwisata, Komisi E memandang perlunya pemprov menyiapkan akses jalan yang lebih baik, terutama yang menuju kawasan wisata seperti Dieng. Pemkab Banjarnegara sendiri memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah, serta mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur desa dan sarana pertanian pada 2026 mendatang.
Untuk mendukung ekonomi daerah, Wabup menambahkan, potensi pariwisata akan disinergikan dengan sektor pertanian dan budaya. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menampilkan seni budaya tradisional setiap akhir pekan di area pertanian guna menarik minat wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui kunjungan ini, Komisi E DPRD Provinsi Jateng dapat merumuskan kebijakan yang tepat guna memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki infrastruktur, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. (sun)