Bidpropam Polda Jateng Pastikan Pengamanan Demo di Pati

PATI[BahteraJateng] – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah melakukan pengecekan kesiapan personel yang terlibat pengamanan demo di Pati pada Rabu (13/8) pagi.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pengamanan berlangsung humanis, profesional, dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengecekan dimulai pukul 07.00 WIB di halaman Kantor Bupati Pati, sebelum personel menempati titik pengamanan. Tim Bidpropam memeriksa kelengkapan, kesiapan fisik, dan mental anggota dari berbagai satuan.

Pemeriksaan juga memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api maupun pentungan, sejalan dengan komitmen Polri mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi.

Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Saiful Anwar, menegaskan pengawasan dilakukan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Kami memastikan tidak ada personel membawa senjata api atau perlengkapan yang tidak sesuai SOP. Pengawasan melekat terus dilakukan agar setiap anggota bertindak profesional, tidak melanggar aturan, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.

Menurut Saiful, pola pengamanan yang diterapkan menitikberatkan langkah preemtif, preventif, dan persuasif. Seluruh anggota diminta memegang teguh etika profesi Polri demi menjaga citra dan kepercayaan publik.

“Pengecekan ini menjadi langkah penting agar tidak terjadi pelanggaran prosedur saat bertugas,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menilai pengendalian internal yang kuat menjadi kunci profesionalitas pengamanan.

“Pengamanan dimulai dari pengendalian internal yang solid. Langkah Bidpropam memastikan tidak ada celah pelanggaran prosedur, sekaligus menjamin pengamanan berjalan sesuai prinsip profesionalitas,” tegasnya.

Artanto menambahkan, Polri bukanlah pihak yang diunjuk rasa atau lawan bagi pengunjuk rasa, melainkan mitra demokrasi yang memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman dan tertib.

“Polda Jateng berkomitmen menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” pungkasnya.(sun)