Ketahanan Pangan Jawa Tengah Bukan Lagi Soal Produksi, Melainkan Tata Kelola
Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan kontribusi besar terhadap produksi beras Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, muncul berbagai pertanyaan mengenai efektivitas sistem pangan yang berjalan, terutama terkait kesejahteraan petani dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Untuk memahami lebih dalam persoalan ini, Bahtera Jateng (BJ) mewawancarai Dr. Y. Rachmansyah (Dr Y), Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen Magister Manajemen Universitas BPD Semarang, yang menilai bahwa tantangan utama pangan Jawa Tengah bukan lagi pada produksi, melainkan pada tata kelola sistem pangan secara menyeluruh.
BJ: Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Mengapa Anda justru mengatakan masih ada persoalan besar di balik predikat tersebut?
Dr Y: Memang benar, Jawa Tengah sejak lama menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi kita sangat tinggi, dengan kawasan pertanian yang membentang dari Brebes, Tegal, Pemalang, Grobogan, Sragen hingga Kebumen. Hampir setiap tahun Jawa Tengah masuk dalam jajaran provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia. Namun, tingginya produksi ternyata tidak otomatis menciptakan sistem pangan yang kuat dan berkeadilan.
BJ: Apa yang Anda maksud dengan paradoks tersebut?
Dr Y: Terlihat jelas di lapangan. Ketika panen raya berlangsung, petani justru sering menerima harga gabah yang rendah. Sebaliknya, masyarakat di perkotaan tetap membeli beras dengan harga yang tinggi. Artinya, persoalan utama kita saat ini bukan lagi sekadar bagaimana meningkatkan produksi, melainkan bagaimana mengelola sistem pangan secara lebih baik.
BJ: Berarti menurut Anda kebijakan pangan selama ini belum menyentuh akar masalah?
Dr Y: Saya melihat kebijakan ketahanan pangan masih terlalu berfokus pada peningkatan produksi, perluasan lahan, serta bantuan sarana pertanian seperti pupuk dan alat mesin pertanian. Tetapi produksi yang melimpah belum tentu menghadirkan kesejahteraan bagi petani maupun harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat apabila tata kelolanya belum diperbaiki.
BJ: Apa bukti bahwa persoalan tersebut bersifat struktural?
Dr Y: Penelitian Kristian DK pada tahun 2025 menunjukkan adanya disparitas harga beras yang cukup tinggi di berbagai wilayah Jawa Tengah. Ketimpangan ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan mencerminkan belum efisiennya rantai pasok, lemahnya koordinasi distribusi, serta adanya ketimpangan ekonomi antarwilayah.
BJ: Jadi apa sebenarnya penyebab harga pangan belum adil bagi petani maupun konsumen?
Dr Y: Penyebab utamanya terletak pada panjangnya rantai distribusi yang menghubungkan hasil panen dari sawah hingga sampai ke meja makan masyarakat. Semakin panjang rantainya, semakin banyak biaya dan margin yang muncul di sepanjang proses tersebut.
BJ: Anda juga menyinggung bahwa kita sering keliru memahami konsep ketahanan pangan?
Dr Y: Banyak pihak menyamakan produksi pangan dengan ketahanan pangan. Padahal keduanya berbeda. Berdasarkan penelitian Asep Dedy Sutrisno tahun 2022, ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan oleh masyarakat, dan pemanfaatannya yang aman serta bergizi. Ketiganya harus berjalan secara bersamaan.
BJ: Apa konsekuensinya jika hanya produksi yang diperhatikan?
Dr Y: Produksi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila distribusinya tidak berjalan baik. Demikian pula panen yang melimpah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani jika sebagian besar nilai ekonomi justru dinikmati oleh para perantara. Karena itu saya melihat ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian, tetapi juga persoalan tata kelola ekonomi.
BJ: Seberapa besar pengaruh rantai pasok terhadap harga pangan?
Dr Y: Sangat besar. Distribusi yang panjang membuat harga gabah di tingkat petani menjadi rendah, sementara harga beras di tingkat konsumen meningkat. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya fasilitas pascapanen, minimnya gudang penyimpanan, dan lemahnya koordinasi logistik.
BJ: Bukankah pemerintah sudah melakukan berbagai intervensi seperti subsidi atau operasi pasar?
Dr Y: Subsidi, bantuan tunai, maupun operasi pasar memang dapat meredam gejolak harga dalam jangka pendek. Namun, sistem distribusi dan rantai pasoknya sendiri harus dibenahi.
BJ: Apa tantangan lainnya?
Dr Y: Saat ini para pelaku dalam ekosistem pangan masih berjalan sendiri-sendiri. Petani, koperasi, BUMDes, industri pengolahan, hingga pasar belum terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi.
BJ: Anda memberikan perhatian khusus kepada BUMD pangan. Mengapa?
Dr Y: Karena menurut saya BUMD pangan memiliki posisi yang sangat strategis. Sayangnya, selama ini banyak BUMD masih diperlakukan layaknya perusahaan dagang biasa yang keberhasilannya hanya diukur dari aset, laba, atau dividen.
BJ: Seharusnya bagaimana peran BUMD pangan?
Dr Y: Mandat BUMD pangan jauh lebih luas. Mereka harus menciptakan nilai publik atau public value, seperti menjaga stabilitas harga, memberikan kepastian pasar bagi petani, memperpendek rantai distribusi, memperkuat cadangan pangan daerah, dan membantu mengendalikan inflasi.
BUMD pangan tidak cukup menjadi regional trading company. Mereka perlu bertransformasi menjadi regional food system integrator, yaitu penghubung antara petani, koperasi, UMKM, BUMDes, industri pengolahan, pasar modern, hingga konsumen dalam satu ekosistem pangan yang terintegrasi.
BJ: Bagaimana anda melihat BUMD PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB. Apa yang menarik dari perusahaan tersebut?
Dr Y: Saya melihat JTAB menunjukkan perkembangan yang positif. Dari sisi aset, pendapatan, maupun laba bersih terdapat peningkatan yang menunjukkan adanya perbaikan tata kelola perusahaan.
BJ: Apakah itu sudah cukup?
Dr Y: Belum. Keberhasilan BUMD pangan tidak boleh hanya diukur dari laporan keuangan. Yang jauh lebih penting adalah apakah keberadaan JTAB mampu memperbaiki sistem pangan di Jawa Tengah. Ukurannya harus mencakup berapa banyak petani yang memperoleh kepastian pasar, seberapa pendek rantai distribusi yang berhasil dipangkas, dan seberapa stabil harga pangan yang dapat dinikmati masyarakat. Jika sistem pangan semakin sehat, maka keuntungan perusahaan akan mengikuti sebagai konsekuensi logis.
BJ: Apa langkah strategis yang perlu dilakukan BUMD pangan ke depan?
Dr Y: Ada lima agenda utama. Pertama, menjadi offtaker utama yang membeli hasil panen petani secara langsung. Kedua, membangun sistem logistik yang efisien. Ketiga, memperkuat hilirisasi pertanian. Keempat, membangun sistem informasi pangan berbasis data. Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor karena ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama.
BJ: Apa langkah strategis yang perlu dilakukan BUMD pangan ke depan?
Dr Y: Ada lima agenda utama. Pertama, menjadi offtaker utama yang membeli hasil panen petani secara langsung. Kedua, membangun sistem logistik yang efisien. Ketiga, memperkuat hilirisasi pertanian. Keempat, membangun sistem informasi pangan berbasis data. Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor karena ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama.
BJ: Terakhir, apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan?
Dr Y: Masa depan pangan Jawa Tengah tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau tingginya produksi, tetapi oleh kualitas tata kelola yang mampu menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi secara adil dan efisien. BUMD pangan harus menjadi motor integrasi sistem tersebut. Keberhasilannya bukan sekadar laba, tetapi kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sudah saatnya setiap butir padi di Jawa Tengah benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.