Pemerintahan Prabowo Bekerja Tapi Gagal Bercerita

Oleh: Agus Widyanto

Coba renungkan sejenak, kenapa pesan-pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak sampai ke dapur rakyat?

Narasi yang disampaikan Presiden seringkali direspons menjadi serangan balik. Entah itu dalam wujud kritik teks yang vulgar, ungkapan nyinyir yang disajikan dalam bentuk audio visual, sampai beraneka meme yang sering membuat kita mengelus dada. Sementara pembelaan yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun tokoh pendukungnya seringkali malah menjadi beban tambahan yang memberatkan substansi.

Polanya seperti berulang-ulang, selalu saja ada serangan balik atas setiap pidato dan selalu ada pembelaan dan pembenaran yang dilakukan tim komunikasi dan para pendukungnya. Sayang “dialog dua sisi” seringkali kurang nyambung. Karena pola pengulangan seperti itu, mungkin membuat Presiden merasa diserang terus, sehingga beberapa kali keceplosan memakai diksi yang kurang enak diterima di telinga saat berpidato dan membuat pernyataan.

Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi, mustahil kalau aparatur tidak bekerja. Beberapa proyek fisik yang masuk kategori strategis nasional (PSN) bisa diselesaikan. Tidak dibiarkan mangkrak meski merupakan program Presiden sebelumnya. Untuk menyebut beberapa contoh, yang mudah dilihat, LRT (Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu) Kelapa Gading – Manggarai, sudah bisa dioperasikan. Proyek Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) yang memodernisir kilang minyak nasional di Cilacap, Balongan, Dumai, dan Plaju sudah tuntas.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye, saat ini sudah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat. Terlepas dari kontroversi, setidaknya sudah ada siswa sekolah, ada ibu menyusui, dan para Balita non-PAUD. Juga sedang dirancang MBG untuk kaum Lansia. Terbentuknya 83.382 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga capaian yang menarik, meski belum semuanya beroperasi penuh. Prinsip komando militer “Segera, Seragam, dan Serempak” terasa pada program yang menjadi janji Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres.

Lalu kenapa wacana di ruang digital yang terjadi justru silang sengkarut pendapat dua pihak yang masing-masing merasa benar?

Membiarkan situasi seperti itu berkepanjangan tentu sangat tidak mengenakan kehidupan bersama. Para pemegang kuasa pastilah tidak nyaman kalau terus menelan kritik yang sebagian menjurus ke caci-maki, sementara publik pun jengkel karena aspirasi dan suara seperti dianggap angin lalu. Situasi tersebut mungkin terjadi karena sedikit sekali figur yang mau menjembatani kesenjangan pendapat. Atau bisa juga karena pola komunikasi pemerintah mengabaikan cara bercerita yang selama ini biasa dipakai: Langgam Melayu dan Langgam Jawa.

Saat ini ada 48 kementerian, jumlah terbanyak sejak kita merdeka karena UU No. 39/2008 direvisi dengan UU No. 61 Tahun 2024 yang mencabut batasan 34 kementerian. Ditambah 33 LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang disebut “Badan” serta 116 LNS (Lembaga Non-Struktural) aktif yang masing-masing punya minimal kabag dan biro kehumasan, urusan komunikasi pemerintahan seharusnya bisa ditangani secara maksimal.

Apalagi sudah ada Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) yang jumlah personelnya, konon, mencapai 200-an orang. Bahkan sudah bermitra dengan sekitar 40 Mitra Media Baru (New Media Forum) yang popular dengan sebutan homeless media. Karenanya terasa aneh kalau pemerintah seperti kedodoran dalam hal komunikasi publik. Dengan perangkat dan anggaran yang cukup, kurang elok kalau strategi komunikasi publiknya lebih banyak merespons atau reaksi reaksi atas lontaran masyarakat. Pola komunikasi yang dalam persepektif Jawa diibaratkan “Ngoyak Layangan Pedhot” (Mengejar Layang-Layang Putus).

Jika model komunikasi seperti ini berkepanjangan, dikhawatirkan kebingungan masyarakat berkembang menjadi kegelisahan dan keresahan publik. Sungguh mengkhawatirkan kalau yang resah dan gelisah menunggu kejelasan bukan hanya Obbie Messakh lewat “Kisah Kasih Di Sekolah”-nya, tapi juga rakyat Indonesia.

(Agus Widyanto adalah wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa)