Perlinsos Digital Diuji di Sleman, Pendataan Bansos Ditargetkan Selesai dalam 5 Menit

YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI mulai menguji Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman pada Kamis (13/8). Sistem ini ditargetkan mampu memangkas proses pertukaran dan pencocokan data penerima bantuan sosial hingga hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengatakan Sleman dipilih sebagai salah satu daerah awal pelaksanaan pilot project Perlinsos Digital karena pemerintah daerah dinilai aktif mendorong masyarakat mengikuti proses pendataan.

Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya tidak harus datang ke lokasi tertentu untuk melakukan pendaftaran maupun pendataan. Proses dapat dilakukan dari rumah sehingga menghemat waktu dan biaya, termasuk bagi warga yang memiliki pekerjaan seperti petani.

“Dulu biaya fotokopi, pasti ada biaya transportasi. Dalam piloting kita kumpul sehingga ada biaya datang. Tapi nantinya bisa dilakukan di rumah masing-masing,” kata Meutya.

Menurutnya, digitalisasi juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam menentukan penerima bantuan. Sistem akan membantu mencocokkan data berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sehingga proses penetapan tidak hanya bergantung pada keputusan di tingkat desa atau kelurahan.

Meutya menjelaskan Komdigi dalam program tersebut berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data. Ia mengibaratkannya sebagai jalan tol yang memungkinkan data dari berbagai sumber dikirim dan dicocokkan dengan cepat.

“Komdigi membuat jalan tolnya supaya datanya bisa dikirimkan dan bisa dicocokkan. Kondisinya kami hanya sebagai jalan tol, data yang di-support Komdigi,” ujarnya.

Ia menargetkan proses pertukaran data dapat berlangsung dalam hitungan menit. Bahkan, dalam kondisi sistem berjalan optimal, proses tersebut ditargetkan dapat selesai sekitar lima menit.

“Lima menit bisa selesai. Jadi sekali lagi ini yang kita periksa bahwa jalan tol pertukaran data ini bisa selalu aktif dan selalu berfungsi dengan baik,” katanya.

Sementara itu, uji coba tahap awal di Sleman dilakukan di Kapanewon Ngaglik. Sejumlah warga yang sebelumnya mendaftarkan diri melalui sistem digital kemudian didata oleh agen Perlinsos.

Dirjen Perlinsos Mira Tayyiba mengapresiasi Pemkab Sleman yang dinilai berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran. Jumlah kepala keluarga yang terdaftar meningkat dari 3.183 pada awal Juli menjadi 61.112 pada 7 Agustus 2026.

“Kerja keras Pak Bupati, satu bulan terakhir naik 19 kali,” ujar Mira.

Ia menilai pendekatan jemput bola menjadi salah satu faktor utama meningkatnya antusiasme masyarakat. Meski demikian, Mira menegaskan keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kualitas dan ketepatan data.

Berbagai temuan di lapangan nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk terkait data kepemilikan tanah. Hal tersebut diperlukan agar sistem tidak keliru menilai kondisi ekonomi masyarakat hanya berdasarkan jumlah aset yang tercatat.

Mira mencontohkan adanya warga yang memiliki beberapa bidang tanah karena memperoleh warisan atau hibah keluarga. Namun, luas masing-masing bidang relatif kecil sehingga warga tersebut secara ekonomi masih membutuhkan bantuan.

“Pada kenyataannya rupanya warga di sini mendapatkan warisan atau hibah keluarga, luasnya kecil-kecil. Jadi kondisi sesungguhnya masih memerlukan bantuan,” katanya.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan validitas data menjadi hal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, setiap data yang masuk berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini, sekitar 76.315 kepala keluarga di Sleman telah terdaftar dengan dukungan sekitar 2.800 agen Perlinsos yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk bantuan pangan, tercatat 75.231 kepala keluarga sebagai penerima terdaftar, sedangkan sekitar 43.400 lainnya berpotensi memenuhi kriteria. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 8.476 kepala keluarga terdaftar dengan sekitar 29.000 penerima yang berpotensi layak.

“Data tersebut bukan sekadar angka. Di balik setiap data terdapat kebutuhan mendapatkan kehidupan lebih baik,” ujar Harda.

Pemkab Sleman juga terus melakukan sosialisasi dan jemput bola melalui media sosial maupun pemasangan baliho di lokasi strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pendataan.

Harda menilai penerapan Perlinsos Digital sejalan dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Persentase kemiskinan Sleman tercatat turun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025.

“Pemerintah tidak boleh berhenti. Ini menjadi dorongan semangat agar banyak keluar dari kerentanan dan kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya.(day)