Perlu Akses Transportasi untuk Mewujudkan Program Lumbung Pangan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pendidikan Gratis
Oleh: Djoko SetijowarnoÂ
Kemiskinan tidak akan berkurang selama akses transportasi masih menjadi hambatan. Program apa pun yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak akan efektif jika mereka tetap terisolasi akibat infrastruktur transportasi yang buruk. Jika pemerintah serius ingin mengentaskan kemiskinan, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah akses transportasi.
Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, memastikan program-program yang dijanjikan saat kampanye tetap terlaksana meskipun ada efisiensi anggaran. Salah satu program prioritasnya adalah pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem. Selain itu, juga menyoroti program pengentasan kemiskinan dan swasembada pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional (BahteraJateng, 12/02).
Janji pengentasan kemiskinan bukanlah hal baru bagi kepala daerah. Hampir semua pemimpin daerah menyatakan komitmen serupa, tetapi hingga kini hasilnya masih belum terlihat signifikan. Salah satu penyebab utama adalah akar masalah yang tidak pernah dibereskan. Sehingga, banyak yang beranggapan bahwa orang miskin di Indonesia justru “dipelihara” sebagai lumbung suara setiap lima tahun sekali.
Transportasi: Kunci Mobilitas dan Akses ke Peluang
Kunci mobilitas masyarakat miskin untuk mengakses berbagai peluang ekonomi dan pendidikan adalah transportasi. Karena itu, subsidi transportasi umum harus menjadi prioritas, bukan sekadar pilihan. Tanpa subsidi dan perbaikan infrastruktur, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan.
Akses transportasi yang terbatas berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, di antaranya:
- Keterisolasian dan keterasingan, menyebabkan warga sulit terhubung dengan pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
- Hambatan dalam pendidikan, membuat anak-anak harus putus sekolah karena tidak ada angkutan umum yang menjangkau daerahnya.
- Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena akses distribusi barang dan jasa menjadi sulit.
- Dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, termasuk peningkatan angka pernikahan dini dan bayi stunting akibat rendahnya tingkat pendidikan.
Di beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak anak terpaksa putus sekolah karena tidak adanya transportasi yang memadai. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan anak dan kelahiran bayi stunting, yang berkontribusi pada siklus kemiskinan jangka panjang.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, kriteria masyarakat miskin mencakup aspek ekonomi, fisik, kesehatan, dan psikologis. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi status kemiskinan adalah keterbatasan akses transportasi.
Kondisi Infrastruktur Transportasi di Jawa Tengah
Kondisi jalan yang buruk menjadi salah satu faktor utama keterbatasan akses transportasi. Berdasarkan data Bappeda Jawa Tengah (2025), total panjang jaringan jalan di provinsi ini mencapai 31.116,64 km, yang terdiri dari:
- Jalan nasional: 1.518,09 km
- Jalan provinsi: 2.404,741 km
- Jalan kabupaten/kota: 27.193,81 km
Dari total jalan tersebut, kondisi kemantapan jalan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
- Baik: 56,18% (17.480,22 km)
- Sedang: 27,06% (8.420,05 km)
- Rusak: 33,26% (5.108,77 km)
Secara lebih rinci, kondisi jalan berdasarkan tingkat kewenangan:
- Jalan nasional: 36,95% baik, 54,07% sedang, dan 8,99% rusak.
- Jalan provinsi: 83,60% baik, 8,89% sedang, dan 7,51% rusak.
- Jalan kabupaten/kota: 54,83% baik, 27,16% sedang, dan 16,76% rusak.
Meskipun persentase jalan rusak di kabupaten/kota di Jawa Tengah (16,76%) lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (38%), tetap saja angka ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih memiliki akses transportasi yang buruk.
Untuk mengatasi masalah jalan rusak, pemerintah pusat pernah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Melalui Inpres ini, pemerintah mengalokasikan Rp14,6 triliun pada 2023 untuk memperbaiki 2.873 km jalan daerah. Pada 2024, anggaran ditingkatkan menjadi Rp15 triliun untuk perbaikan 2.900 km jalan.
Jawa Tengah sendiri menerima alokasi sebesar Rp1,36 triliun dari program Inpres Jalan Daerah 2023 untuk memperbaiki 40 ruas jalan dengan total panjang 289,8 km. Program ini terbukti membantu mempercepat perbaikan jalan di daerah. Sayangnya, pada 2025, anggaran untuk Inpres Jalan Daerah tidak lagi dialokasikan.
Perluasan Jaringan Transportasi Umum
Selain perbaikan jalan, penyediaan transportasi umum yang terjangkau juga menjadi solusi utama. Program angkutan tol laut, yang awalnya hanya dinikmati oleh daerah yang menjadi singgahan kapal tol laut, dapat diperluas hingga ke daerah pedalaman melalui subsidi angkutan barang.
Di sektor transportasi darat, angkutan bus perintis juga harus diperbanyak. Saat ini, Jawa Tengah hanya memiliki satu trayek bus perintis, yakni Teluk Penyu – Kemit – Nusa Ungu sejauh 110 km di Kabupaten Cilacap. Pemerintah provinsi bisa mengusulkan penambahan rute bus perintis yang melintasi antar kabupaten/kota, seperti:
- Waduk Kedung Ombo – Boyolali – Surakarta
- Ungaran – Bandungan – Sumowono – Kaloran – Temanggung
- Randugunting – Pati
Perluasan trayek angkutan umum ini akan membantu masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan akses ke pusat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dengan lebih mudah.
Kesimpulan
Akses transportasi yang baik adalah faktor kunci dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan gratis di Jawa Tengah. Tanpa infrastruktur jalan yang layak dan transportasi umum yang terjangkau, masyarakat miskin akan tetap terisolasi dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Gubernur Jateng terpilih, Ahmad Luthfi, harus memastikan bahwa program transportasi mendapatkan perhatian serius. Jika pemerintah ingin mewujudkan janji pengentasan kemiskinan, maka investasi dalam pembangunan dan perbaikan transportasi harus menjadi prioritas utama.
(Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)