Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Perjuangkan RUU Perampasan Aset
JAKARTA[BahteraJateng] – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, dan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara, Jakarta pada Senin (1/9).
Komitmen tersebut diungkapkan setelah sejumlah tokoh menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi, pajak yang memberatkan rakyat, perilaku pejabat, hingga transparansi anggaran.
Presiden menegaskan, UU Perampasan Aset akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan Presiden merespons langsung berbagai masukan, khususnya terkait pemberantasan korupsi.
“Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan,” ujarnya kepada awak media usai pertemuan.
Pernyataan tersebut diapresiasi oleh para tokoh lintas agama. Mereka menilai kehadiran UU Perampasan Aset sangat mendesak guna memperkuat upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menambahkan, komitmen Presiden memberi optimisme bahwa aspirasi masyarakat benar-benar didengar.
“Presiden menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, bukan hanya oleh Presiden tetapi juga lembaga-lembaga negara yang lain. Komitmen itu penting agar masyarakat merasa yakin arah kebijakan negara ini berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Yahya.
Menurutnya, gagasan dan visi Presiden yang dipaparkan dalam pertemuan berlangsung komprehensif dan menggugah harapan. Ia menekankan pentingnya langkah nyata agar masyarakat semakin tenang menghadapi situasi bangsa yang dinamis.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan terbuka ini juga membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa. Para tokoh menyatakan siap mendukung langkah pemerintah, termasuk mendorong percepatan pembahasan UU Perampasan Aset.
Mereka berharap, regulasi tersebut dapat segera disahkan sebagai instrumen hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.