Siswanto Ketum DPN ADKASI, Siap Perkuat Peran DPRD dalam Pembangunan Nasional
JAKARTA[BahteraJateng] – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (19/6).
Acara pelantikan dihadiri jajaran pejabat utama Kementerian Dalam Negeri, para ketua DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia, serta sejumlah tokoh nasional.
Dalam sambutannya, Siswanto menyampaikan tekadnya untuk membawa ADKASI menjadi wadah konsolidasi nasional yang memperkuat peran dan kapasitas DPRD kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“ADKASI siap menjadi mitra strategis dan konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” ujar Siswanto.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada rakyat serta mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan penguatan SDM.
“DPRD kabupaten bukan subordinat kepala daerah, tapi mitra sejajar dalam sistem check and balance. Kami ingin memperjuangkan penguatan kelembagaan DPRD agar lebih berdaya dan profesional,” tegasnya.
Siswanto juga berharap agar Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD. Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara DPRD, kepala daerah, dan pemerintah pusat demi terciptanya sinergi pembangunan dari pusat hingga daerah.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengapresiasi kepemimpinan baru ADKASI. Ia berharap Siswanto mampu mendorong transformasi DPRD kabupaten menjadi kekuatan penggerak pembangunan nasional berbasis aspirasi akar rumput.
“DPRD harus menjadi motor penggerak dalam percepatan realisasi anggaran, sinkronisasi RPJMD dan RPJMN, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” ujar Mendagri.
Pelantikan ini menjadi awal baru bagi ADKASI dalam memperkuat perannya sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal.(sun)