TKD Berkurang 370 Miliar Lebih, APBD Blora 2026 Tetap Prioritaskan Infrastruktur
BLORA[BahteraJateng] – Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kabupaten Blora Tahun 2026 resmi disetujui DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam Rapat Paripurna pada Minggu (30/11) malam.
Meski dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang hingga Rp370–376 miliar, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam APBD tahun depan.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menyatakan bahwa proses penyusunan APBD kali ini berlangsung tidak mudah karena keterbatasan fiskal yang cukup signifikan. Namun, DPRD dan Pemkab sepakat menjaga alokasi untuk pembangunan infrastruktur, terutama peningkatan jalan.
“Kami tetap sepakat bahwa infrastruktur, terutama jalan, menjadi skala prioritas. Walaupun transfer daerah berkurang, anggarannya tetap kami jaga,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa padatnya agenda pembahasan menyebabkan rapat paripurna digelar malam hari.
APBD 2026 Blora disusun dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,225 triliun dan belanja daerah Rp2,214 triliun. Komposisi tersebut masih menyisakan surplus sekitar Rp11,25 miliar yang akan digunakan sebagai pembiayaan daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB dihadiri 41 dari 45 anggota DPRD sehingga dinyatakan kuorum. Turut hadir Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Mustopa menjelaskan bahwa paripurna digelar maraton karena 30 November merupakan batas akhir persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda APBD 2026.
Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, penetapan APBD wajib dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Jika terlambat, kepala daerah dan DPRD dapat dikenai sanksi berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama enam bulan.
Untuk mengejar tenggat tersebut, DPRD mengintensifkan pembahasan sejak Sabtu (29/11/2025). Semua OPD dipanggil satu per satu untuk melakukan finalisasi anggaran sebelum dibawa ke paripurna.
Dalam pandangan umum, sejumlah fraksi turut memberikan catatan. Gerindra dan Golkar meminta penguatan pendapatan asli daerah (PAD), PDIP mendorong optimalisasi kinerja BUMD, sementara Nasdem menyoroti lambannya pelaksanaan proyek APBD sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mempercepat serapan anggaran sejak awal tahun.
“Fokus kami tetap pada layanan dasar dan infrastruktur. Proyek harus dimulai lebih cepat agar tidak molor seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.