Dyah Tunjung Soroti Portal Silayur, Minta Pengawasan Diperketat dan Evaluasi Teknis
SEMARANG[BahteraJateng] – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Dyah Tunjung Pudyawati, menyoroti kebijakan pemasangan portal jalan di wilayah Silayur oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai langkah penanganan pelanggaran kendaraan bertonase berlebih, khususnya di wilayah Ngaliyan dan Mijen.
Menurutnya, persoalan kendaraan overload dan pelanggaran jam operasional merupakan masalah berulang yang dipicu lemahnya pengawasan di lapangan. Meski pemasangan portal sudah dilakukan, ia menilai langkah tersebut harus diikuti dengan kebijakan lanjutan yang lebih komprehensif.
“Portal sudah dipasang, tapi ini harus ada tindak lanjut. Pengawasan jam operasional harus diperketat dan aturan tonase harus ditegakkan secara konsisten,” ujar Tunjung sapaan akrabnya, belum lama ini.
Politikus Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam pengawasan, termasuk melibatkan aparat kepolisian, Dishub, serta unsur terkait lainnya melalui patroli rutin dan penegakan hukum berkelanjutan.
Namun demikian, ia juga menyoroti adanya persoalan teknis dalam penerapan portal. Salah satunya, kendaraan seperti bus pariwisata yang tidak bisa melintas akibat pembatasan tinggi portal, sehingga harus mencari jalur alternatif.
“Ini harus dikaji ulang. Kalau tujuannya untuk truk, tapi bus juga terdampak, berarti ada yang tidak terprediksi. Jangan sampai kebijakan justru menghambat kendaraan yang seharusnya bisa lewat,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan portal tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek ketinggian kendaraan, tetapi juga harus memperhatikan kapasitas muatan atau tonase kendaraan agar tujuan pengendalian bisa tercapai secara efektif.
Selain itu, Tunjung juga menyinggung perlunya solusi jangka panjang, seperti percepatan pembangunan jalur alternatif, termasuk proyek Semarang Outer Ring Road, guna mengurangi beban lalu lintas kendaraan berat dijalan kota.
“Kalau hanya portal tanpa solusi panjang, masalah ini akan terus berulang. Harus ada solusi bersama yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
DPRD, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga, termasuk jika diperlukan penganggaran tambahan, selama kebijakan tersebut tepat sasaran dan melalui kajian matang.