Petisi Kegiatan PKK Semarang Berdampak, Pemkot Evaluasi Program

SEMARANG[BahteraJateng] — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang siap mengevaluasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), menyusul petisi warga yang menilai sejumlah programnya membebani masyarakat. Evaluasi akan mencakup penyederhanaan kegiatan agar lebih efektif dan sesuai perkembangan zaman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Pranyoto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang, provinsi, hingga pusat untuk membahas persoalan tersebut.

“Pada dasarnya kami setuju dengan program PKK, tetapi harus ada penyederhanaan,” kata Pranyoto kepada BahteraJateng, Selasa (20/10).

Menurut dia, pemerintah akan membahas satu per satu tuntutan dalam petisi untuk menentukan langkah perbaikan. DP3A juga masih mempelajari maksud dan tujuan aspirasi masyarakat sebelum menjalin komunikasi langsung dengan pembuat petisi.

Pranyoto mengapresiasi masukan warga dan menyebutnya sebagai bagian dari evaluasi program PKK agar pelaksanaannya lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga Selasa siang, petisi berjudul “Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien” di platform Change.org telah memperoleh 4.074 dukungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2026.

Petisi tersebut memuat tujuh persoalan, meliputi pemilahan sampah, pengelolaan minyak jelantah, tanaman obat keluarga (toga), penggunaan seragam PKK, administrasi, beban kerja pengurus, serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Posyandu.