Stop Hoaks! Gubernur Luthfi Ajak Masyarakat Cek Fakta di Era Digital
WONOSOBO[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan masyarakat akan bahaya disinformasi yang semakin masif di era digital. Ia menegaskan pentingnya sikap kritis dalam menyaring informasi agar hoaks tidak merusak persatuan dan menghambat pembangunan.
Hal itu disampaikan Luthfi saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq), Kabupaten Wonosobo pada Sabtu (25/4).
Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga membuka ruang besar bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Kita harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai disinformasi menyebabkan perpecahan. Berikan edukasi yang membangun, bukan yang memecah persatuan,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan, hoaks bukan sekadar informasi keliru, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan keutuhan bangsa. Karena itu, upaya penanganannya harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas digital, hingga masyarakat luas.
“Memerangi hoaks tidak mudah. Kita harus melakukan cek, recheck, dan final check sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” tegasnya.
Seminar tersebut diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online, relawan, hingga komunitas masyarakat. Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menyebut konsep aglomerasi wilayah sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah dinamika global yang fluktuatif.
Selain itu, Luthfi menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta jajaran pemerintah untuk menerapkan prinsip good and clean governance serta mengedepankan pelayanan publik.
“Birokrasi harus melayani. ASN dan pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Dan jangan alergi terhadap kritik,” pungkasnya. (sun)