Gubernur Ahmad Luthfi Petakan Aset Pemprov Dukung Dapur MBG

SEMARANG[BahteraJateng] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Salah satu upaya yang dilakukan Gubernur Ahmad Luthfi adalah dengan memetakan aset-aset Pemprov yang berpotensi digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Gubernur pada Sabtu (12/4), Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa saat ini telah teridentifikasi 21 aset milik Pemprov Jateng dan 1 aset milik BUMD, yang terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah. Aset-aset ini dinilai layak untuk dikembangkan menjadi fasilitas SPPG.

Selain itu, sebanyak 34 SMK di Jawa Tengah yang memiliki unit tata boga atau kantin tipe A bersertifikat BPOM juga masuk dalam rencana strategis pelaksanaan MBG. Ditambah, ada 7 satuan pendidikan yang telah diusulkan untuk menjadi lokasi dapur SPPG.

“Langkah ke depan, kita bentuk tim MBG di tingkat kabupaten. Lalu kita rapatkan dengan seluruh stakeholder agar bisa berjalan bersama menyukseskan program ini,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi.

Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat, termasuk dengan TNI dan Polri yang telah lebih dulu memiliki fasilitas SPPG. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan serentak dan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Gubernur Luthfi juga menggandeng sektor swasta untuk terlibat dalam penyediaan konsumsi bergizi. Ia menyebut telah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) untuk mendukung implementasi MBG di lapangan.

“Kita sudah rapat dengan Ketua Umum DPP APJI dan jajarannya. Mereka akan dilibatkan dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini,” jelasnya.

Untuk mengoordinasikan seluruh proses percepatan, Gubernur membentuk Tim Percepatan Program MBG yang diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dengan Sekretaris Asisten Ekbang Sujarwanto.

Tim ini bertugas melakukan konsolidasi, monitoring, dan menjalin koordinasi hingga ke level kabupaten/kota.